Golkar dan PPP Saling Klaim Dukung Paket A RUU Pemilu

Golkar dan PPP Saling Klaim – Golkar menunjukkan nyaris semua partai politik yang bersatu dalam koalisi pemerintah setuju menunjang paket A atas lima perihal kritis dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Cuma Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum menunjukkan dukungannya terhadap paket A. Akan tapi partai PDIP, Hanura, PPP, NasDem, Golkar, dan PKB sudah bersepakat untuk menentukan opsi A.

Pada paket A, pilihan yang dipilih untuk Presidential threshold (20-25 persen), parliamentary threshold (empat persen), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi nada (saint lague murni).

Bendahara DPP Golkar Robert Joppy Kardinal berujar pilihan opsi itu sesuai bersama rapat internal fraksi dan lobi yang dikerjakan menjelang paripurna.

“Kami menentukan opsi A. Sebelumnya kita sudah rapat bersama enam fraksi” tambah Robert di Gedung DPR, Jakarta

Robert berujar bahwa PAN belum mengambil ketetapan dan tidak hadir dalam rapat koalisi yang diadakan koalisi penyokong pemerintah, Rabu malam. Namun berita aneh juga terjadi ditempat lainnya

“Untuk waktu ini kekurangan di PAN. Mungkin kemarin tetap berhalangan,” tambahnya.

Selanjutnya Robert mengatakan, Golkar berharap lima paket yang sudah dibikin tidak beralih jikalau ketetapan diambil alih laksanakan voting dikarenakan lima paket itu sudah dibikin sejak lama dan diputuskan dalam rapat Pansus.

“Paket tidak ada pergantian substansi dikarenakan sudah dibahas berbulan-bulan. Jadi nanti tinggal setiap fraksi menentukan paket mana,” ujar Robert. Seperti yang dikutip dari berita politik arah.com

Sementara, Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap berujar partainya enggan bergabung bersama koalisi pemerintah menentukan paket A lantaran ada keperluan partai.

“Semua perihal yang dibahas pasti harus mampu diakomodir. Kalau maunya kemana, tidak mampu disampaikan,” tambah Mulfachri di Gedung DPR, Jakarta.

Walaupun enggan menjelaskan, Mulfachri mengklaim, PAN dapat mengutamakan mekanisme musyawarah mufakat. Namun, jikalau RUU diputuskan melalui voting, PAN selamanya dapat menentukan paket yang menguntungkan.

“Kalau pilihan mana, kita menentukan opsi yang mengakomodir,” ujarnya.

PPP Menyatakan Telah Berhasil Negosiasi dengan PKB Untuk Pilih Opsi A RUU Pemilu

Anggota Komisi III Arsul Sani menunjukkan bahwa pihaknya sudah melobi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk turut menentukan paket A dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum.

PKB sebelumnya tidak secara mengerti menentukan sikap layaknya PPP, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura yang sudah terang-terangan menentukan paket A.

“Terakhir kemarin (lobi) bersama PKB. Sudah, Insya allah di Paket A,” kata Arsul di sela-sela acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (20/7).

Walau begitu, Arsul menunjukkan selamanya mengutamakan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam rapat paripurna DPR berkenaan RUU Pemilu yang digelar Kamis (20/7).

Dia mengaku pihaknya cuma dapat menunjang pengambilan nada terbanyak jikalau rapat paripurna tidak selesai sampai larut malam.

“Maka terhadap rapat hari ini, begitu rapat diakses kita dapat sampaikan, kita coba lobi dulu,” lanjut Arsul.

Suara berasal dari PKB amat kritis dalam upaya meloloskan opsi paket A dikarenakan partai ini miliki 48 kursi di DPR.

Anggota fraksi PKB Lukman Eddy sempat menyebutkan ada bisa saja pihaknya dapat menentukan paket A bersama partai pendukung pemerintah.

Namun, ketetapan itu cuma dapat diambil alih bilamana fraksi-fraksi lain tidak setuju bersama paket D yang ditawarkan PKB.

“Tawaran ini belum dijawab fraksi lain. Fraksi lain menunjukkan ini ideal tapi belum ada pertumbuhan apakah juga ingin menentukan (paket D). Kalau opsi ditolak, kita ke opsi A,” kata Lukman Eddy di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7).

DPR laksanakan rapat paripurna untuk mencari kesepakatan berkenaan RUU Pemilu terhadap Kamis (20/7). Rapat itu diketuai oleh Wakil Ketua DPR berasal dari Fraksi Gerindra Fadli Zon.

Setidaknya ada lima isu kritis yang dapat menjadi pembahasan alot dalam rapat paripurna di DPR tersebut. Kelima kasus yang belum disepakati oleh semua fraksi antara lain seputar ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem penentuan umum, besaran kursi per dapil, dan metode konversi nada ke jumlah kursi parlemen.

Lima isu kritis ini dikemas dalam lima opsi paket yang dapat dibahas dan disahkan oleh semua fraksi yang ada di DPR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *